Dandim Pati Menyampaikan Sosialisasi Netralitas TNI, Inilah Posisi TNI Dalam Pemilu Tahun 2024

Pati,KAAPnews.com

Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P menyampaikan materi tentang Netralitas TNI pada pemilu tahun 2024 bertempat di gedung Juang 45 kabupaten Pati. Jumat, (20/10/2023).

Peserta sosialisasi adalah seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama anggota jajaran Kodim 0718/Pati yang belum mengikuti kegiatan sosialisasi pada tahap pertama yang digelar hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menjaga netralitas TNI pada pemilu tahun 2024, serta untuk mengingatkan bagaimana posisi TNI pada pemilu agar para prajurit jajaran Kodim 0718/Pati semakin memahami tentang netralitas TNI.

Dandim mengatakan, untuk sosialisasi Netralitas TNI ini sifatnya wajib disampaikan kepada seluruh anggota agar para prajurit betul-betul memahami tentang netralitas TNI.

"Kapada seluruh anggota saya berpesan harus betul-betul berhati-hati dan pedomani penekanan dari pimpinan TNI tentang netralitas TNI,"tegas Dandim.

Dandim juga mengingatkan apa saja penekanan dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M, KASAD Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman serta Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono bahwa netralitas TNI pada pemilu 2024 yakni:

1.Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

2.Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

3.Keluarga TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.

4.Tidak memberikan tanggapan, komentar dan menguploud apapun tentang hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

5.Dilarang berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari sehingga bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan ke pasangan calon.

6.Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslin yang diusung.(KN.Pendim)